This year inter has came earlier than last year. Two weeks ago, soft snow flakes fell for 1-2 days. Since last weekend till today, we have had real snow. Forecast said, winter of this year will be colder than before. I think that's right.
Perhaps due to global climate change?
Monday, November 24, 2008
Sunday, November 23, 2008
Doa termanjur
Doa yang paling manjur adalah bersyukur.
Mungkin selama ini saya terlalu banyak menuntut sama Tuhan, terlalu banyak memohon. Memohon supaya sehat, supaya diberi umur panjang, supaya banyak rejeki, supaya ini, supaya itu, segala macam yang menurut kita baik. Bahkan kadang-kadang sampai menitikkan air mata, seperti bocah yang merajuk kepada ibunya. Seakan-akan semua yang telah saya peroleh selama ini tidak cukup, masih saja kekurangan. Seolah-olah, saya ini lebih berkuasa daripada-Nya, karena bisa meminta apa saja yang saya maui. Lho, memangnya saya ini apa sih dihadapan Tuhan? Saya cuma seorang hambaNya.
Selain itu, yang penting adalah memahami dan melaksanakan tugas hati untuk tidak ragu dalam langkah dunia karena sudah tahu dan percaya bahwa ada yang mengatur semuanya.
Terima kasih, saya bahagia karena dapat 'reminder' ini hari ini.
Mungkin selama ini saya terlalu banyak menuntut sama Tuhan, terlalu banyak memohon. Memohon supaya sehat, supaya diberi umur panjang, supaya banyak rejeki, supaya ini, supaya itu, segala macam yang menurut kita baik. Bahkan kadang-kadang sampai menitikkan air mata, seperti bocah yang merajuk kepada ibunya. Seakan-akan semua yang telah saya peroleh selama ini tidak cukup, masih saja kekurangan. Seolah-olah, saya ini lebih berkuasa daripada-Nya, karena bisa meminta apa saja yang saya maui. Lho, memangnya saya ini apa sih dihadapan Tuhan? Saya cuma seorang hambaNya.
Selain itu, yang penting adalah memahami dan melaksanakan tugas hati untuk tidak ragu dalam langkah dunia karena sudah tahu dan percaya bahwa ada yang mengatur semuanya.
Terima kasih, saya bahagia karena dapat 'reminder' ini hari ini.
Friday, November 21, 2008
Sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil
Artikel ini saya buat untuk menanggapi komentar Neni terhadap email yang posting di milis mengenai korupsi waktu (ditulis oleh Pak Syam) dan juga saya posting di blog ini.
Korupsi waktu di satu sisi memang terkesan men-generalisir PNS, yang notabene beragam bidang, mulai dari bidang pelayanan masyarakat, misal: di kantor kecamatan, sampai peneliti (seperti saya) yang lebih banyak bekerja mandiri. Tapi sayangnya, ya memang begitulah kesan umum masyarakat terhadap PNS (kaciaan deh PNS). Bagi saya sendiri, tulisan itu saya jadikan semacam suluh. Saya yakin, tidak seluruh PNS seperti itu. Banyak juga yang harus bekerja lembur, baik itu di kantor maupun pekerjaan kantor dikerjakan di rumah, tanpa ada hitungan tambahan gaji lembur, tanpa ada hitungan gaji ke-13.
Kelemahan sistem penilaian kinerja PNS menurut saya karena tidak adanya 'reward and punishment'. Ini menyebabkan pegawai yang rajin kurang termotivasi untuk meningkatkan prestasinya, sebaliknya pegawai yang malas, malah dapat mengambil keuntungan, karena bisa nyambi kerja sampingan, bisa kerja asal-asalan, dsb. (dan ini OOT lho..). Selain itu, penilaian kinerja PNS hanya berdasarkan DP3, menurut saya tidak fair, karena bersifat top-down. Makin dekat seseorang dengan 'penguasa', entah melalui jalan 'kiri' atau 'kanan', makin bagus nilainya.
Menurut saya sebaiknya, penilaian kinerja pegawai didasarkan juga dari penilaian pihak selain atasan langsung, yaitu: (1) rekan sejawat, (2) anak buah, dan (3) mitra kerja yang tidak bekerja dalam 1 instansi. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan rangking, tapi juga memberikan komentar bisa positif atau negatif. kemudian penilaian tersebut sebaiknya di-cek silang kepada ybs. hal ini bertujuan (1) untuk cek silang kepada ybs, (2) memberikan feed back kepada ybs, untuk evaluasi diri.
Sistem kepegawaian PNS di Indonesia itu ada di satu atap di bawah Men-PAN. Dari "jauh" saya melihat banyak kelemahan dalam sistem PNS. Mungkin saya mengungkapkan ini kepada forum yang tidak tepat, karena nggak tahu harus 'ngomong' sama siapa. Jadi saya anggap saja ini sebagai tempat menumpahkan uneg-uneg. Silakan tidak setuju dan monggo kalau setuju. Tapi sudah nasib jadi PNS kali , masuk susah keluar susah.
Korupsi waktu di satu sisi memang terkesan men-generalisir PNS, yang notabene beragam bidang, mulai dari bidang pelayanan masyarakat, misal: di kantor kecamatan, sampai peneliti (seperti saya) yang lebih banyak bekerja mandiri. Tapi sayangnya, ya memang begitulah kesan umum masyarakat terhadap PNS (kaciaan deh PNS). Bagi saya sendiri, tulisan itu saya jadikan semacam suluh. Saya yakin, tidak seluruh PNS seperti itu. Banyak juga yang harus bekerja lembur, baik itu di kantor maupun pekerjaan kantor dikerjakan di rumah, tanpa ada hitungan tambahan gaji lembur, tanpa ada hitungan gaji ke-13.
Kelemahan sistem penilaian kinerja PNS menurut saya karena tidak adanya 'reward and punishment'. Ini menyebabkan pegawai yang rajin kurang termotivasi untuk meningkatkan prestasinya, sebaliknya pegawai yang malas, malah dapat mengambil keuntungan, karena bisa nyambi kerja sampingan, bisa kerja asal-asalan, dsb. (dan ini OOT lho..). Selain itu, penilaian kinerja PNS hanya berdasarkan DP3, menurut saya tidak fair, karena bersifat top-down. Makin dekat seseorang dengan 'penguasa', entah melalui jalan 'kiri' atau 'kanan', makin bagus nilainya.
Menurut saya sebaiknya, penilaian kinerja pegawai didasarkan juga dari penilaian pihak selain atasan langsung, yaitu: (1) rekan sejawat, (2) anak buah, dan (3) mitra kerja yang tidak bekerja dalam 1 instansi. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan rangking, tapi juga memberikan komentar bisa positif atau negatif. kemudian penilaian tersebut sebaiknya di-cek silang kepada ybs. hal ini bertujuan (1) untuk cek silang kepada ybs, (2) memberikan feed back kepada ybs, untuk evaluasi diri.
Sistem kepegawaian PNS di Indonesia itu ada di satu atap di bawah Men-PAN. Dari "jauh" saya melihat banyak kelemahan dalam sistem PNS. Mungkin saya mengungkapkan ini kepada forum yang tidak tepat, karena nggak tahu harus 'ngomong' sama siapa. Jadi saya anggap saja ini sebagai tempat menumpahkan uneg-uneg. Silakan tidak setuju dan monggo kalau setuju. Tapi sudah nasib jadi PNS kali , masuk susah keluar susah.
Thursday, October 23, 2008
Alumni Luar Negeri, Aset Bangsa - Sebuah jawaban dari calon alumni luar negeri
Saya baru saja membaca artikel menarik bertajuk: “Alumni Luar Negeri, Aset Siapa?” yang ditulis oleh Eri Sudewo (Republika Online, 2008; dimuat ulang di web site PPI Belanda). Kalimat terakhir dalam artikel tersebut lebih menarik lagi “.. ingat, there is no free lunch. Tanpa pesan kebangsaan, alumni pendidikan luar negeri telah jadi asset mereka yang asing-asing. Sampai kapan ini disadari? (K. Prawira)”
Membaca artikel tesebut saya jadi terhenyak, sebagai salah seorang penerima beasiswa luar negeri, saya sama sekali tidak menyadari taktik politik seperti ini sebelumnya. Mungkin karena saya bukan pengamat politik dan apalagi saya tidak tertarik mengenai bidang politik dsb.
Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara maju biasanya memiliki suatu perjanjian kerja sama yang pada intinya berniat sebagai sebuah hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Negara maju memberikan dana beasiswa kepada pelajar-pelajar Indonesia, dengan salah satu tujuan yang mulia: turut mencerdaskan generasi masa depan. Terlepas dari taktik politik ‘kotor’ dan lain-lain. Taktik politik terselubung tersebut, tidak pernah terlintas dalam pikiran seseorang atau calon pelajar, yang berniat sepenuh hati untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya hingga ke luar negeri dengan beasiswa luar negeri, dengan bermodalkan otak dan kemauan.
Meraih beasiswa luar negeri bukan perkara mudah, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Melalui sistem persaiangan terbuka, sama sekali tidak ada istilah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengalaman saya yang telah mencoba berbagai peluang beasiswa sejak tamat sarjana untuk meraih beasiswa master, hingga kemudian lulus master dan berjuang lagi untuk meraih beasiswa program doktoral, mengajarkan pada saya, bahwa tiap organisasi pemberi beasiswa memiliki persyaratan mutlak yang pada dasarnya sama, dan hanya beberapa hal yang berbeda bagi tiap-tiap negara. Meraih beasiswa luar negeri harus bermodalkan kemampuan intelegensia, kemampuan berbahasa inggris, selain itu semangat tinggi, kemampuan untuk beradaptasi dan tentu saja modal biaya awal. Untuk mengikuti tes TOEFL atau IELTS, tes potensi akademik, atau pengurusan dokumen-dokumen. Itu semua membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau disebutkan pelajar yang meraih beasiswa dengan modal ‘dengkul’. Pasti ada biaya dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih.
Kembali ke kalimat di akhir artikel Eri Sudewo, saya tidak sepenuhnya setuju. Mungkin itu terjadi, atau seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Sebagai contoh, penerima beasiswa dari pemerintah negeri Belanda dengan model sandwich sistem, dimana pelajar diharuskan untuk melakukan sebagian besar risetnya di negara asal dan melakukan penulisan tesis dan ujian di negeri Belanda, biasanya justru harus kemabli ke negeri asal, Indonesia. Karena penelitian yang dilakukan oleh para student sangat erat kaitannya dengan topik dan pembangunan yang sedang berkembang di dalam negeri. Lagi pula, peluang beasiswa umumnya lebih terbuka bagi pegawai negeri, baik dosen maupun peneliti, dimana mereka memiliki kewajiban untuk kembali ke Indonesia setelah pendidikannya berakhir. Kesempatan belajar hingga ke jenjang akhir dengan sistem beasiswa seperti ini dan kontrak yang mengikat dengan instansi asal, saya anggap justru menguntungkan Indonesia, karena alumni luar negeri, mau tidak mau harus pulang kembali mengabdi ke Indonesia. Jikapun ada, kecil kemungkinan bagi para alumni dengan status PNS ‘melarikan diri’ dengan mencari pekerjaan di luar negeri, apalagi jika bidang yang ditekuni lebih sesuai bagi pembangunan Indonesia. Namun sebaliknya, jika bidang keahlian ‘hi-tech’, mungkin malah sang alumnus yang kurang nyaman jika harus kembali pulang ke Indonesia, dengan alasan keterbatasan fasilitas yang tersedia di instansi asalnya tidak sebanding dengan fasilitas yang selama studi telah dikecapnya.
Pemerintah hendaknya mencermati fenomena ini, jika ingin warga negaranya yang berpotensi dan berpendidikan tinggi kembali pulang ke tanah air untuk mengamalkan ilmunya dan bersama-sama membangun bangsa. Sampai kapan Indonesia terpuruk dalam ketidakberdayaan memajukan bangsanya sementara negeri ini kaya raya sumber daya alam dan manusia?
Jadi, kembali ke pertanyaan awal, “alumni luar negeri aset siapa?” Menurut saya pribadi, alumni luar negeri adalah aset bangsa. Bagaimana caranya? Pemerintah dalam hal ini instansi asal tempat sang alumnus bekeja harus menyediakan suasana kondusif bagi sang alumnus (dan juga bagi karyawan lain) sehingga dapat bekerja dan berkarya sebaik-baiknya. Alasan tidak dapat melakukan riset dan publikasi jurnal, karena keterbatasan sarana dan prasarana, sering kali menjadi alasan klasik. Sepanjang ada niat baik dan semangat kerja, peluang dana untuk melakukan riset yang bermanfaat bagi banyak orang, selalu terbuka. Keinginan untuk berubah ke arah yang lebih maju dengan pemikiran yang terbuka dan mau menerima kritik serta saran dari pihak luar, sangat diperlukan demi kemajuan bersama. Suasana kerja yang kondusif dengan fasilitas yang memadai akan membuat para alumni luar negeri tidak patah arang sebelum pulang ke Indonesia,
Ini tentu lebih baik dari pada tidak berbuat apa-apa atau tidak peduli dan bekerja di luar negeri demi kepentingan diri sendiri, walaupun pilihan hidup itu adalah hak asasi manusia.
Membaca artikel tesebut saya jadi terhenyak, sebagai salah seorang penerima beasiswa luar negeri, saya sama sekali tidak menyadari taktik politik seperti ini sebelumnya. Mungkin karena saya bukan pengamat politik dan apalagi saya tidak tertarik mengenai bidang politik dsb.
Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara maju biasanya memiliki suatu perjanjian kerja sama yang pada intinya berniat sebagai sebuah hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Negara maju memberikan dana beasiswa kepada pelajar-pelajar Indonesia, dengan salah satu tujuan yang mulia: turut mencerdaskan generasi masa depan. Terlepas dari taktik politik ‘kotor’ dan lain-lain. Taktik politik terselubung tersebut, tidak pernah terlintas dalam pikiran seseorang atau calon pelajar, yang berniat sepenuh hati untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya hingga ke luar negeri dengan beasiswa luar negeri, dengan bermodalkan otak dan kemauan.
Meraih beasiswa luar negeri bukan perkara mudah, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Melalui sistem persaiangan terbuka, sama sekali tidak ada istilah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengalaman saya yang telah mencoba berbagai peluang beasiswa sejak tamat sarjana untuk meraih beasiswa master, hingga kemudian lulus master dan berjuang lagi untuk meraih beasiswa program doktoral, mengajarkan pada saya, bahwa tiap organisasi pemberi beasiswa memiliki persyaratan mutlak yang pada dasarnya sama, dan hanya beberapa hal yang berbeda bagi tiap-tiap negara. Meraih beasiswa luar negeri harus bermodalkan kemampuan intelegensia, kemampuan berbahasa inggris, selain itu semangat tinggi, kemampuan untuk beradaptasi dan tentu saja modal biaya awal. Untuk mengikuti tes TOEFL atau IELTS, tes potensi akademik, atau pengurusan dokumen-dokumen. Itu semua membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau disebutkan pelajar yang meraih beasiswa dengan modal ‘dengkul’. Pasti ada biaya dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih.
Kembali ke kalimat di akhir artikel Eri Sudewo, saya tidak sepenuhnya setuju. Mungkin itu terjadi, atau seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Sebagai contoh, penerima beasiswa dari pemerintah negeri Belanda dengan model sandwich sistem, dimana pelajar diharuskan untuk melakukan sebagian besar risetnya di negara asal dan melakukan penulisan tesis dan ujian di negeri Belanda, biasanya justru harus kemabli ke negeri asal, Indonesia. Karena penelitian yang dilakukan oleh para student sangat erat kaitannya dengan topik dan pembangunan yang sedang berkembang di dalam negeri. Lagi pula, peluang beasiswa umumnya lebih terbuka bagi pegawai negeri, baik dosen maupun peneliti, dimana mereka memiliki kewajiban untuk kembali ke Indonesia setelah pendidikannya berakhir. Kesempatan belajar hingga ke jenjang akhir dengan sistem beasiswa seperti ini dan kontrak yang mengikat dengan instansi asal, saya anggap justru menguntungkan Indonesia, karena alumni luar negeri, mau tidak mau harus pulang kembali mengabdi ke Indonesia. Jikapun ada, kecil kemungkinan bagi para alumni dengan status PNS ‘melarikan diri’ dengan mencari pekerjaan di luar negeri, apalagi jika bidang yang ditekuni lebih sesuai bagi pembangunan Indonesia. Namun sebaliknya, jika bidang keahlian ‘hi-tech’, mungkin malah sang alumnus yang kurang nyaman jika harus kembali pulang ke Indonesia, dengan alasan keterbatasan fasilitas yang tersedia di instansi asalnya tidak sebanding dengan fasilitas yang selama studi telah dikecapnya.
Pemerintah hendaknya mencermati fenomena ini, jika ingin warga negaranya yang berpotensi dan berpendidikan tinggi kembali pulang ke tanah air untuk mengamalkan ilmunya dan bersama-sama membangun bangsa. Sampai kapan Indonesia terpuruk dalam ketidakberdayaan memajukan bangsanya sementara negeri ini kaya raya sumber daya alam dan manusia?
Jadi, kembali ke pertanyaan awal, “alumni luar negeri aset siapa?” Menurut saya pribadi, alumni luar negeri adalah aset bangsa. Bagaimana caranya? Pemerintah dalam hal ini instansi asal tempat sang alumnus bekeja harus menyediakan suasana kondusif bagi sang alumnus (dan juga bagi karyawan lain) sehingga dapat bekerja dan berkarya sebaik-baiknya. Alasan tidak dapat melakukan riset dan publikasi jurnal, karena keterbatasan sarana dan prasarana, sering kali menjadi alasan klasik. Sepanjang ada niat baik dan semangat kerja, peluang dana untuk melakukan riset yang bermanfaat bagi banyak orang, selalu terbuka. Keinginan untuk berubah ke arah yang lebih maju dengan pemikiran yang terbuka dan mau menerima kritik serta saran dari pihak luar, sangat diperlukan demi kemajuan bersama. Suasana kerja yang kondusif dengan fasilitas yang memadai akan membuat para alumni luar negeri tidak patah arang sebelum pulang ke Indonesia,
Ini tentu lebih baik dari pada tidak berbuat apa-apa atau tidak peduli dan bekerja di luar negeri demi kepentingan diri sendiri, walaupun pilihan hidup itu adalah hak asasi manusia.
Monday, October 6, 2008
Journey of thousand miles to Ph.D.
I got good news from Prof. Marinus last Friday that my thesis has been passed to be defended in December 15th, 2008. The defense ceremony will take place at Akademie gebouw, Utrecht Universiteit, Domplein 29, at 12.45. Many thanks God for your lordliness.
From now on, I must prepare for my public defense ceremony. This event could make up the Ph.D. candidate deadly nervous, I was told.
When I am looking at back after I started my study, many important happy, sad and even tragic moment happened in my life, which I could not mention them one by one. Only with love, understanding and support from family, my father and mother, my sisters with their families, and relatives, I could manage family life and study life. Support from supervisor, like Pak Meine did, was really appreciated.
And now is the time:
... Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.
...
And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God,whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.
From now on, I must prepare for my public defense ceremony. This event could make up the Ph.D. candidate deadly nervous, I was told.
And I remember:
"The journey of a thousand miles begins with but a single step (Confucius)". My Ph.D. started with a single step by completing my Master degree. And thousand miles to Wageningen, when I had opportunity to visit CBS, and then becoming million miles for 5 years of my sandwich Ph.D. at Utrecht University, which enable me to come and back regularly every year to this windmills country. Yes, it is very long journey for my Ph.D.
Since then, I've decided my goals. "Goals are a like a map. They help us determine where we want to end up, and give us personal direction on which to focus our energy (Chatarine Pulsifer)".
When I am looking at back after I started my study, many important happy, sad and even tragic moment happened in my life, which I could not mention them one by one. Only with love, understanding and support from family, my father and mother, my sisters with their families, and relatives, I could manage family life and study life. Support from supervisor, like Pak Meine did, was really appreciated.
And now is the time:
... Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.
...
And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God,whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.
"Desiderata" by Max Ehrmann (1927).
Monday, September 15, 2008
Korupsi Waktu
Ini tulisan lawas oleh Pak Syam yang terbit di Kompas 2004. Tapi topiknya masih tetap menarik. Saya upload tulisan ini dalam blog ini, sebagai suluh bagi saya, yang juga seorang pegawai negeri. Pegawai negeri di seluruh penjuru tanah air, terkenal sebagai pegawai yang suka korupsi waktu. Tapi, saya tidak mau di cap seperti itu. Bagi saya, bekerja itu tidak hanya mengikuti jam kerja yang berlaku, tapi bisa juga dilakukan di rumah atau di perjalanan jika perlu. Dan saya yakin, tidak sedikit pegawai negeri yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal waktu. Semoga saya dan anda termasuk di dalamnya, sehingga kita tidak turut bikin negara bangkrut.
Korupsi Waktu
Oleh Sjamsoe’oed Sadjad
SEORANG rakyat yang memerlukan pelayanan datang ke suatu ruang kantor pemerintah pukul delapan pagi. Yang ditemui meja- kursi kosong. Tak satu pegawai negeri sipil abdi negara pun yang tampak. Pukul 08.30, orang itu ke warung kopi di sudut kantor. Di sana ditemui 4-5 PNS sambil merokok sibuk mengobrol soal korupsi miliaran rupiah.
Dalam benak kita, masalah korupsi selalu terkait hitungan dalam rupiah, jutaan atau miliaran. Kalau korupsi waktu, itu sudah jamak. Pukul 08.00 harus mulai bekerja, terlambat satu jam tak apalah. Makin tinggi pangkat, datang telat dua jam dianggap lumrah. Padahal itu berarti dia tidak melayani orang yang membutuhkan untuk waktu dua jam sehari. Belum waktu pulang. Seharusnya pulang pukul 17.00, satu jam sebelumnya sudah nongkrong di bus karyawan sambil baca koran. Dia tak peduli berapa orang yang bisa menerima pelayanan bila dia masih bekerja.
COBA kita hitung. Apabila pegawai negeri sipil (PNS) di negeri ini berjumlah 3,5 juta orang, dan tiap hari mengorupsi waktu satu jam, bukankah itu berarti 3,5 juta jam sehari rakyat kehilangan kesempatan untuk dilayani? Hitung saja, bila setahun PNS harus bekerja 5 minggu x 75 hari/minggu x 7 jam/hari = 1.750 jam/tahun, dan gaji yang diterimanya Rp 8,4 juta/tahun, maka setiap jam berarti menerima Rp 4.800.
Dengan korupsi waktu satu jam sehari, seluruh PNS di negeri ini mengorupsi uang rakyat sebesar 3,5 juta x Rp 4.800 = Rp 16 miliar. Ini korupsi sehari, dan hanya satu jam di pagi hari. Belum lagi korupsi satu jam di sore hari. Juga, belum lagi kalau gajinya lebih besar dari Rp 700.000/bulan.
Bayangkan, bila gajinya Rp 150 juta/bulan seperti gaji Dirut Pertamina. Hitung saja, bila datang ke kantor pukul 10.00. Belum para dosen di perguruan tinggi yang datang ke kampus hanya kalau memberi kuliah.
Anehnya, rakyat tidak merasa dirugikan. Rakyat tidak sadar uangnya "digerogoti". Apa karena negeri ini "gemah ripah loh jinawi" sehingga kehilangan Rp 16 miliar/hari masih bisa tertawa? Kehilangan kayu dari hutan yang miliaran dollar AS sehari juga masih bisa cengengesan. Belum utang kita! Ironis memang, tetapi kita ditakdirkan jadi bangsa yang sabar.
Mungkinkah angka-angka itu ditanyakan kepada calon presiden dan calon wakil presiden pada putaran kedua? Bagaimana mereka menjawabnya. Bila jawabannya klise, itu mah gampang.
Mungkin jawabnya, penegakan disiplin dalam tubuh PNS. Pertanyaan berikut, bagaimana caranya? Apa perlu ada pengawasan ketat? Untuk tiap PNS, apa perlu ada job description? Apa mereka siap melakukan rasionalisasi. Jangan-jangan belum apa-apa sudah dikaitkan dengan kecilnya gaji, seperti membandingkan dengan China, yang rasio antara gaji pejabat tinggi dan rendah tidak besar seperti pada kita. Sebenarnya yang ingin didengar yang pragmatis. "How to get everything done well" dan yang benar.
MENGHADAPI berbagai kelemahan, yang diperlukan sebenarnya bagaimana menciptakan triggers. Tindakan kecil, tetapi dampaknya luar biasa besar. Lihat saja, kalau kita tarik picu pada senjata, beberapa peluru bisa meleset sampai ke sasaran. Itu kerja triggering.
Contoh lain seperti yang dikerjakan Gubernur Jawa Timur Moh Nur. Warga di desa disuruh membereskan dan menertibkan pagar-pagar di sekeliling rumah dan pekarangannya. Kecil saja upaya ini, tetapi dampaknya bukan main. Desa menjadi tertib, dinamis, dan warganya lalu lebih besar semangat berkaryanya. Ibu-ibu di desa aktif mencari nilai tambah dari pekarangannya. Triggering tidak hanya berupa tindakan. Sebuah tulisan juga bisa menjadi trigger. Siapa tahu tulisan yang menghitung-hitung kerugian masyarakat karena korupsi waktu oleh PNS bisa menggugah kesadaran kita. Siapa tahu ini bisa sebagai trigger.
Dalam upaya menegakkan disiplin, kita juga memerlukan trigger. Saya kira, cara seremonial seperti model apel, sumpah Korpri, kurang efektif. Semua itu tidak menimbulkan gereget, sehabis apel, bersumpah, kembali begitu lagi.
Para pemimpin kita yang katanya akan membawa pembaruan nanti perlu mempunyai keahlian menciptakan trigger yang bagi rakyat "tanpa merasa, tahu-tahu" kok bisa berdisiplin. Semua PNS juga "tahu-tahu" dengan sendirinya, kok bisa tidak menjalani korupsi waktu, meski tanpa "gaji ke tiga belas". Bukan main pemimpin kita kalau bisa melakukannya. Lima tahun lagi dia kita pilih lagi.
Semoga negeri ini benar-benar bisa tertib, aman, tenteram dan sejahtera.
Sjamsoe’oed Sadjad Guru Besar Emeritus IPB (terbit di koran Kompas, Sabtu, 17 Juli 2004 )
Korupsi Waktu
Oleh Sjamsoe’oed Sadjad
SEORANG rakyat yang memerlukan pelayanan datang ke suatu ruang kantor pemerintah pukul delapan pagi. Yang ditemui meja- kursi kosong. Tak satu pegawai negeri sipil abdi negara pun yang tampak. Pukul 08.30, orang itu ke warung kopi di sudut kantor. Di sana ditemui 4-5 PNS sambil merokok sibuk mengobrol soal korupsi miliaran rupiah.
Dalam benak kita, masalah korupsi selalu terkait hitungan dalam rupiah, jutaan atau miliaran. Kalau korupsi waktu, itu sudah jamak. Pukul 08.00 harus mulai bekerja, terlambat satu jam tak apalah. Makin tinggi pangkat, datang telat dua jam dianggap lumrah. Padahal itu berarti dia tidak melayani orang yang membutuhkan untuk waktu dua jam sehari. Belum waktu pulang. Seharusnya pulang pukul 17.00, satu jam sebelumnya sudah nongkrong di bus karyawan sambil baca koran. Dia tak peduli berapa orang yang bisa menerima pelayanan bila dia masih bekerja.
COBA kita hitung. Apabila pegawai negeri sipil (PNS) di negeri ini berjumlah 3,5 juta orang, dan tiap hari mengorupsi waktu satu jam, bukankah itu berarti 3,5 juta jam sehari rakyat kehilangan kesempatan untuk dilayani? Hitung saja, bila setahun PNS harus bekerja 5 minggu x 75 hari/minggu x 7 jam/hari = 1.750 jam/tahun, dan gaji yang diterimanya Rp 8,4 juta/tahun, maka setiap jam berarti menerima Rp 4.800.
Dengan korupsi waktu satu jam sehari, seluruh PNS di negeri ini mengorupsi uang rakyat sebesar 3,5 juta x Rp 4.800 = Rp 16 miliar. Ini korupsi sehari, dan hanya satu jam di pagi hari. Belum lagi korupsi satu jam di sore hari. Juga, belum lagi kalau gajinya lebih besar dari Rp 700.000/bulan.
Bayangkan, bila gajinya Rp 150 juta/bulan seperti gaji Dirut Pertamina. Hitung saja, bila datang ke kantor pukul 10.00. Belum para dosen di perguruan tinggi yang datang ke kampus hanya kalau memberi kuliah.
Anehnya, rakyat tidak merasa dirugikan. Rakyat tidak sadar uangnya "digerogoti". Apa karena negeri ini "gemah ripah loh jinawi" sehingga kehilangan Rp 16 miliar/hari masih bisa tertawa? Kehilangan kayu dari hutan yang miliaran dollar AS sehari juga masih bisa cengengesan. Belum utang kita! Ironis memang, tetapi kita ditakdirkan jadi bangsa yang sabar.
Mungkinkah angka-angka itu ditanyakan kepada calon presiden dan calon wakil presiden pada putaran kedua? Bagaimana mereka menjawabnya. Bila jawabannya klise, itu mah gampang.
Mungkin jawabnya, penegakan disiplin dalam tubuh PNS. Pertanyaan berikut, bagaimana caranya? Apa perlu ada pengawasan ketat? Untuk tiap PNS, apa perlu ada job description? Apa mereka siap melakukan rasionalisasi. Jangan-jangan belum apa-apa sudah dikaitkan dengan kecilnya gaji, seperti membandingkan dengan China, yang rasio antara gaji pejabat tinggi dan rendah tidak besar seperti pada kita. Sebenarnya yang ingin didengar yang pragmatis. "How to get everything done well" dan yang benar.
MENGHADAPI berbagai kelemahan, yang diperlukan sebenarnya bagaimana menciptakan triggers. Tindakan kecil, tetapi dampaknya luar biasa besar. Lihat saja, kalau kita tarik picu pada senjata, beberapa peluru bisa meleset sampai ke sasaran. Itu kerja triggering.
Contoh lain seperti yang dikerjakan Gubernur Jawa Timur Moh Nur. Warga di desa disuruh membereskan dan menertibkan pagar-pagar di sekeliling rumah dan pekarangannya. Kecil saja upaya ini, tetapi dampaknya bukan main. Desa menjadi tertib, dinamis, dan warganya lalu lebih besar semangat berkaryanya. Ibu-ibu di desa aktif mencari nilai tambah dari pekarangannya. Triggering tidak hanya berupa tindakan. Sebuah tulisan juga bisa menjadi trigger. Siapa tahu tulisan yang menghitung-hitung kerugian masyarakat karena korupsi waktu oleh PNS bisa menggugah kesadaran kita. Siapa tahu ini bisa sebagai trigger.
Dalam upaya menegakkan disiplin, kita juga memerlukan trigger. Saya kira, cara seremonial seperti model apel, sumpah Korpri, kurang efektif. Semua itu tidak menimbulkan gereget, sehabis apel, bersumpah, kembali begitu lagi.
Para pemimpin kita yang katanya akan membawa pembaruan nanti perlu mempunyai keahlian menciptakan trigger yang bagi rakyat "tanpa merasa, tahu-tahu" kok bisa berdisiplin. Semua PNS juga "tahu-tahu" dengan sendirinya, kok bisa tidak menjalani korupsi waktu, meski tanpa "gaji ke tiga belas". Bukan main pemimpin kita kalau bisa melakukannya. Lima tahun lagi dia kita pilih lagi.
Semoga negeri ini benar-benar bisa tertib, aman, tenteram dan sejahtera.
Sjamsoe’oed Sadjad Guru Besar Emeritus IPB (terbit di koran Kompas, Sabtu, 17 Juli 2004 )
Efteling
Just a day after thesis submission, I fulfilled my promise to Anya to have a vacation to Efteling, an amusement park close to Den Bosch. It was the last day of her summer holiday, but it was a sunny and bright day to spend weekend together.
We traveled to Efteling by train from Utrecht to s’Hertogenbosh, and continued by bus to the Efteling. Many visitors were coming, due to the last day of summer vacation, but we had not long queue to buy ticket. The first amusement we visited was “Panda” corner. We did not have any idea what it is about. We found a movie with 3D screen in the first theater. First, we did not interested and just wanted to leave the theater, but it was closed already. Being patient, we watched the movie. After the first movie has been played, we moved to the second theater with bigger screen and many seat rows and the movie began. Wow amazing! The story began with polar bear life; turtle and creature life under sea and about tropical forests where orang utans live. How people disturb nature that create global climate change. This very good movie, that suppose to increase awareness to protect nature and wild life. Anya learnt about what global climate change is about.
We had fun with roller coaster, which need effort to be in long queue. Lifted up to see Efteling area with “Pagoda”. But we did not try adventure in a canoe or boat. We spend our time much in a fairy tale area; to see a story of ‘Long Neck’, Rampusel, a girls with the red coat and little mermaid. We did not miss the mysterious villa, where we could experience with 360 oC rotate room. I have no idea, how does it work. There was no stuffs in the room fell down, though the seat in the room was rotated 360 oC for several times!
Anya enjoyed this day much. Finally, she had a story to tell her friends when she go went back to school in the coming day.
We traveled to Efteling by train from Utrecht to s’Hertogenbosh, and continued by bus to the Efteling. Many visitors were coming, due to the last day of summer vacation, but we had not long queue to buy ticket. The first amusement we visited was “Panda” corner. We did not have any idea what it is about. We found a movie with 3D screen in the first theater. First, we did not interested and just wanted to leave the theater, but it was closed already. Being patient, we watched the movie. After the first movie has been played, we moved to the second theater with bigger screen and many seat rows and the movie began. Wow amazing! The story began with polar bear life; turtle and creature life under sea and about tropical forests where orang utans live. How people disturb nature that create global climate change. This very good movie, that suppose to increase awareness to protect nature and wild life. Anya learnt about what global climate change is about.
We had fun with roller coaster, which need effort to be in long queue. Lifted up to see Efteling area with “Pagoda”. But we did not try adventure in a canoe or boat. We spend our time much in a fairy tale area; to see a story of ‘Long Neck’, Rampusel, a girls with the red coat and little mermaid. We did not miss the mysterious villa, where we could experience with 360 oC rotate room. I have no idea, how does it work. There was no stuffs in the room fell down, though the seat in the room was rotated 360 oC for several times!
Anya enjoyed this day much. Finally, she had a story to tell her friends when she go went back to school in the coming day.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
